Peranan Pers Terhadap Dinamika Perjalanan Bangsa Indonesia Sejak Masa Revormasi

Pers dalam sejarahnya adalah salah satu kekuatan sosial yang hampir selalu turut menentukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Peran pers bukan sekedar menyampaikan realitas, karena pers juga niscaya bekerja atas kecenderungan atau keberpihakannya, seperti halnya ketika pers terlibat intens dalam gerakan politik untuk menjatuhkan rezim Orde Baru bersama dengan mahasiswa dan kelompok-kelompok pro demokrasi.
Menjelang dan sesudah pergeseran politik Mei 1998, perubahan signifikan pada struktur ekonomi politik pers Indonesia banyak dilihat sebagai hasil dari tindakan-tindakan para pengelola pers, atau lebih luas lagi produk interaksi yang seimbang antar pekerja pers, pemilik modal, dan penguasa. Perubahan kondisi politik dan ekonomi yang terjadi sedemikian cepat melahirkan kapasitas yang relatif lebih besar pada para pekerja pers untuk melakukan tindakan-tindakan signifikan sehingga teks isi media secara umum mengalami perubahan dramatis dibandingkan dengan era Orde Baru. Lebih jauh lagi, banyak yang menganggap pemberitaan media juga turut memberikan konstribusi pada eskalasi atau akumulasi tekanan-tekanan terhadap stabilitas hegemoni penguasa dan kemapanan struktur politik otoritarian Orde Baru.
Untuk Menunjuk salah satu ciri dari demokrasi dan tidaknya sebuah pemerintahan, kehidupan media sering sekali dijadikan parameter. Demokrasi mengandaikan kebebasan warga untuk berkumpul, berpendapat, mengemukakan kritik. Sebaliknya, pemerintah yang anti demokrasi akan selalu mengawasi orang berkumpul, menekan pendapat, dan membrangus kritik. Cara yang paling mudah sekaligus tradisional untuk hal ini adalah mengawasi distribusi informasi : mengatur dan mengarahkan pemberitaannya, menempatkan orang-orang yang pro pemerintah dalam jajaran redaksi dan kepemimpinan organisasi pers, dan bahkan “merekayasa informasi bohong”. Dibawah pemerintahan yang otoriter, pers adalah makhluk yang paling tersiksa. Ia korban, sekaligus dengan terpaksa harus menjadi pelakuknya sendiri. Demikian nasib pers dibawah pemerintahan otoriter.

PERANAN PERS TERHADAP DINAMIKA PERJALANAN BANGSA INDONESIA SEJAK MASA REVORMASI

Pers dalam sejarahnya adalah salah satu kekuatan sosial yang hampir selalu turut menentukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Peran pers bukan sekedar menyampaikan realitas, karena pers juga niscaya bekerja atas kecenderungan atau keberpihakannya, seperti halnya ketika pers terlibat intens dalam gerakan politik untuk menjatuhkan rezim Orde Baru bersama dengan mahasiswa dan kelompok-kelompok pro demokrasi.
Menjelang dan sesudah pergeseran politik Mei 1998, perubahan signifikan pada struktur ekonomi politik pers Indonesia banyak dilihat sebagai hasil dari tindakan-tindakan para pengelola pers, atau lebih luas lagi produk interaksi yang seimbang antar pekerja pers, pemilik modal, dan penguasa. Perubahan kondisi politik dan ekonomi yang terjadi sedemikian cepat melahirkan kapasitas yang relatif lebih besar pada para pekerja pers untuk melakukan tindakan-tindakan signifikan sehingga teks isi media secara umum mengalami perubahan dramatis dibandingkan dengan era Orde Baru. Lebih jauh lagi, banyak yang menganggap pemberitaan media juga turut memberikan konstribusi pada eskalasi atau akumulasi tekanan-tekanan terhadap stabilitas hegemoni penguasa dan kemapanan struktur politik otoritarian Orde Baru.
Untuk Menunjuk salah satu ciri dari demokrasi dan tidaknya sebuah pemerintahan, kehidupan media sering sekali dijadikan parameter. Demokrasi mengandaikan kebebasan warga untuk berkumpul, berpendapat, mengemukakan kritik. Sebaliknya, pemerintah yang anti demokrasi akan selalu mengawasi orang berkumpul, menekan pendapat, dan membrangus kritik. Cara yang paling mudah sekaligus tradisional untuk hal ini adalah mengawasi distribusi informasi : mengatur dan mengarahkan pemberitaannya, menempatkan orang-orang yang pro pemerintah dalam jajaran redaksi dan kepemimpinan organisasi pers, dan bahkan “merekayasa informasi bohong”. Dibawah pemerintahan yang otoriter, pers adalah makhluk yang paling tersiksa. Ia korban, sekaligus dengan terpaksa harus menjadi pelakuknya sendiri. Demikian nasib pers dibawah pemerintahan otoriter.